prinsip kepemimpinan

A.    Prinsip-prinsip umum dalam kepemimpinan

Agar seorang pemimpin dapat memberikan komando dan yang dipimpinnya dpat mengambil inisiatf dlam mencapai tujuan yang diharpkan, maka ada beberapa prinsip kepemimpinanan yang harus dipenuhi, antara lain:

1.      Harus menpunyai visi dan misi serta tujuan yang jelas, jika perlu diterapkan tahapan-tahapan pencapayan tersebut, ada semacam preoritas. Mana yang lebih dulu untuk dikerjakan dan mana hendak dilakukan kemudian.

2.      Perumusan pokok dan fungsi setiap unit (bgian) organisasi juga harus jelas, tidak ada tumpang tindih dalam pembagian tugas.

3.      Pendelegasian dalam wewenang harus jelas.

4.      Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.

    Poin kempat ini sangat penting untuk diperhatikan dalam sebuah kepemimpinana organisasi,  tanggung jawab antara pemimpin dengan yang dipimpin harus seimbang dengan hak dankewajiban yang dipikulnya. Hal ini harus sebandin dengan besar kecilnya organisasi dimana ia menjadi anggutanya, semakin besar beban yang dipikulnya atau semakin besar  organisasi yang ia menjadi anggotanya. Maka akan semakain besar hak dan kewajibannya yang disandangnya.

Agar hak dan kewajibannya yang semakin besar itu dapat dileksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan peningkatan kualitas orang yang diserahi hak dan tanggung jawab tersebut. Misalnya, kualitas seseorang “kepala bagian” harus lebih tinggi daripadanya “ kepala seksi” sebab kepala bagian yang memimpin organisasi yang lebih besar dari kepala seksi, disinilah seorang pemimpin harus cakap dalam memilih personil yang diserahi tugas pemimpin suatu unit (bagian) secara tepat  kekeliruan dalam memilih personil akan berakibat  runtuhnya wibawa seorang pemimpin.

B.     Prinsip-prinsip kepemimpinana islam

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan.ada beberapa hal yang disaratkan dalam al-quran  dan sunnah mengenai beberapa prinsip pokok dalam tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara (kehidupan politik)  termasuk didalamnya  dalam sistem pemerintahan yang notabenenya merupakan kontrak sosial.

            Dalam pemerintahan islam prinsip-prinsip  atau nilai-nilai tersebut antaralain:

1.       prinsip tauhid

prinsip tauhid merupakan salah satu dasar dalam kepemimpinan ( pemerintahan islam) hal ini dapat dilihat  dengan cara menyimak sejarah islam itu sendir, sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat, oleh sebab itu, islam  mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima  oleh berbagai umat, yakni tauhid,

2.      Prinsip syura (musawarah)

secara etimologi, konsep “syura” terambil dari kata sya,wa,ra, yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan, termasuk “pendapat”. Sehingga musyawarah dapat berarti mengeluarkan atau mengajukan suatu pendapat. Musyawaera (syura) pada dasarnya digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makana dasarnya. Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat digunakan untuk mengabsahkan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meminjam kata al-quran, jangan sampai syura itu bertujuan mengalahkan yang haram dan mengharamkan yang halal yang jelas-jelas di-nash dalam al-quran atau sunnah. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehihidupan  berorganisasi dan bermasyarakat, manusia paling tidak mempunyai 3 cara yaitu:

a.       Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa

b.      Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas,

c.       Keputusan yang ditetapkan berdasarkan  pandangan mayoritas.

Yang ketigad ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi,  meskipun harus dicatat bahwa “demokrasi tidak identik dengan syura”.

Prinsip musyawarah dalam islam jelas tidak sesuai dengan keputusan pertama, sebab hal itu kan membuat  syura menjadi “impoten” dan lumpuh. Demikian pula pada bentuk kedua,sebab hal itu akan menyisihkan pertanyaan, apakah keistimewaannya pendapat minoritas sehingga mengalahkan pendapat mayoritas? Memang ada sebagian perkara yang menolak otoritas mayoritas brdasarkan pirman allah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, wlaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu. (QS.AL-MAIDAH:100)

Namun demikian pandangan tersebut sulit diterima, sebab ayat itu bukan bicata konteks musyawarah, melainkan dalam konteks petunjuk allah yang diberikan para nabi dan ditolak oleh sebagian anggota masyarakat pada masa itu.walaupun syura dalam islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, hal itu tidak bersipat mutlak. Demikian antaralain pandangan yang dikemukakan oleh ahmad kamal abu al-majad  dalam kitabnya “hiwar al mujahah” sebagaiman dikutip oleh quraish shihab. Sebab keputusan pendpat mayoritas tidk boleh menindas  keputusan yang minoritas, melainkan tetap memberikan ruang gerak bagi mereka yang minoritas, lebih dari itu, dalam islam suara mayoritas tidak boleh berseberangan dengan prinsp dasar syariat.

Dengan demikian “syura” sesungguhnya hanya merupakan salah satu nilai dari demokrasi. Cara untuk memelihara dan memperjuaangkan “kebenaran” dan “keadilan”  yang notabenenya sebagai landasan demokrasid itu adalah melalui “syura” (musyawarah). Jadi, permusyawaratan atau syura bukan demokrasinya sendiri, melainkan untuk apa muyawarah itu dilakukan. Pertama. Pertama, untuk menjamin dan mengembangkan kebebasan warga negara. Kedua, untuk menegakkan keadilan.

3.      Prinsip keadilan (al-adalah)

Dalam me-manage pemerintah, keadilan (al-adalah) menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan kiranya jika kemusian syekh al-mawardi dalam kitabnya  ahakam as-sultahniyyah, merumuskan syarat yang pertama bagi seorang imam atau pemimpin negara adalah punya sifat al-adalah atau adil. Bahkan ada sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa pemerintahan yang adil dibawah pemimpin yang karif itu lebih baik dibanding pemimpin islam tapi zalim. Karna keadilan dalam memimpin merupakan syarat yang mutlak bagi terciptanya stabilitas sosial yang “sesungguhnya”, bukan stabilitas yang “seolah-olah” karena ada tekanan.

Menurut plato dalam konsep bernegara, keadilan berarti bahwa seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam kehidupan yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Keadilan terletak pada kesesuaian  dalam fungsi disuatu pihak dan kecakapan dan kesanggupan di pihak lain.

Dalam al-quran, kata al-adal dalam berbagai bentuknya terulang dua puluh delapan kali. Paling tidak ada empat makna keadilan yang di kemukakan oleh para ulama tentang keadilan

a.       Adil dalam arti sama. Artinya, tidaka membeda-bedakan satu sama lain, persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Ini dilakukan dalam memutuskan hukum.

b.      Adil dalam arti seimbang. Di sini keadilan identik dengan kesesuaian (kepropisionalan) bukan lawan kata dari kezaliman.dalam hal ini kesesuaian atau keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar. Bisa saja suatu bagian berukuran kecil atau besar sedangkan besar kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan dirinya.

c.       Adil dalam arti perhatiaan terhadap hak-hak individu dan memberikan halk itu kepada pemiliknya.inilah yang sering dikenal dalam islam dengan istilah “wadh’u –asy-ayai’ fi mahallihi”, artinya meletakkan suatu pada tempatnya. Keadilan dalam hal ini dapat di artikan sebagai lawan dari kezaliman.

d.      Keadilan yang dinisabkan kepada allah. Adil disini berarti memilihhara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi. Dalam hal ini pada hakekatnya allah memeikih  hak atas semuanya yang ada, sedangkan semua yang ada, memiliki sesuatu disisinya. Bahwa akal manusia kadang-kadang tidak tau atau belum mampu menangkap keadilan allah. Banyak fenomena yang kadang membuat manusia bertanya dalam makna keadilan allah, sementara dia telah berbuat baik, tapi malah terzalimi dan sebagainya.

Dalam keempat makna keadilan tersebut maka keadilan tersebut, maka sistem pemerintahan dalam islam yang ideal, ternyata juga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut,  yang meliputi persamaan hak di depan hukum, keseimbangan (kepropisionalan) dalam me- manage kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya  blancing power antara pihak pemeerintah dengan rakyat, memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak tersebut pada pemiliknya.

4.      Perinsip kebebasan ( al- hurriyyah )

Kebebasan atau al- hurryyah dalam pandangan al-quran sangat dijunjung tinggi,  termasuk kebebasan dalam menuntut pilihan agama sekalipun. Bahkan secara tersurat allah memberikan kebebasan apakah orang itu mau beriman atau kafir terserah. Sebab kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan allah swt. Tidsk ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum.

Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan disini juga bukan beraeti kebebasan tanpa batas, semaunya sendiri, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh dengan dalih kebebasan, kemudian membunyikan radio sekeras-kerasnya, namun pada saat yang bersamaan lalu mengganggu kebbebasan orang lain untuk istirahat dengan nyaman lantaran bunyi radio tersebut.

Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuknya secara fisik, budaya,ekonomi, dan politik, serta berjuang dengan segala cara, asal konstitusional untuk melawan pelanggaran atau atau pencabutan hak.